gov . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. "Masih on progress dibahas di kementerian dan lembaga ya untuk itu," kata Staf Ahli bidang Hukum Kementerian Kesehatan. Jl. bahwa untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan kesinambungan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kesehatan, diperlukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan yang. TENTANG. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 02/Menkes/651/2016 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji perbekkes dicabut oleh Kepmenkes HK. 80 . 1598, kemenkes. Dibentuk. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Perpres Nomor 35 Tahun 2015 tentang. 43, BN. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. jkn. 07/Menkes/4794/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan. ID : 5 HLM. TENTANG . 17. 02. ID : 40 HLM. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/ MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); MEMUTUSKAN :Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkatan Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589); 12. Peraturan ini juga berhubungan dengan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan aplikasi sarana, prasarana, dan. Siti Fadilah Supari, Sp. Belum Tersedia. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2014. Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Sebagai Penyelenggara Utama. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. Pada pelaksanaanya, transformasi kesehatan. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pengaturan kesehatan lingkungan rumah sakit bertujuan untuk: a. 2023-07 LIHAT SELENGKAPNYA >> Pengumuman penetapan peserta penulisan makalah dan wawancara Selter JPT. Kemenkes RI . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); 21. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. PENANGGULANGAN CACINGAN. kesehatan nasional, perlu dilakukan akreditasi sesuai dengan standar akreditasi; b. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak [at] kemkes [dot] go [dot] id. Laporan Keuangan. Daftar Kementerian dan Nama Menterinya di Indonesia 2022. Menteri Kesehatan secaraberjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku. dengan rahmat tuhan yang maha esa. Tipe Dokumen. bahwa . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Pedoman ini digunakan untuk mengatur penggunaan antibiotik di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan lanjutan; tidak mencakup antibiotik untuk infeksi spesifik. 03. kemkes. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menetapkan 7 jenis laboratorium pemeriksaan COVID-19 agar penanganan wabah pandemi dapat segera diatasi. Pencabutan status kegawatdaruratan Covid-19 oleh WHO bukanlah akhir dari perjuangan melawan Covid-19, karena pada kenyataannya Covid-19. R. Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); - 3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT. METADATA PERATURAN. Kimia an. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Jenis Parameter 7 Sen 8. Menkes Lantik Sekjen Kemenkes Baru dari Kemenkeu. NOMOR HK. "Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pimpinan kementerian," bunyi pasal 3 Perpres, Senin (29/3/2021). pdf. Petunjuk . PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . TENTANG. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 404 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Bagikan. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kesehatan Matra; Mengingat : 1. Akses. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Logo baru Kemenkes RI berbentuk palang dan hati dengan didominasi warna hijau dan biru turqoise. BAGI KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . bahwa . 08. Jakarta, 20 November 2020 Menteri Kesehatan RI dr. Tutup. Kedua, Jokowi mengubah susunan direktorat serta staf ahli. bahwa untuk melindungi kesehatan perseorangan,. ublik indonesia,. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia. (1) Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Jakarta, 31 Maret 2021. Indonesia, Kementerian Kesehatan. go. id: 4 hlm. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2014. 12, BN. Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); - 3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT. INFORMASI TENAGA KESEHATAN. 559, kemenkes. pemberian mandat dan delegasi dalam manajemen pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian kesehatan . bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri, serta kebutuhan hukum; d. Judul I. Peraturan Menteri Kesehatan NO. mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas dan. 2023. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN . bahwa untuk menindaklanjuti perubahan nomenklatur. 16. 404 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. NOMOR . Parameter Mikrobiologi 1) E. TENTANG . 817 Jl. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi. Mohon Maaf Halaman Yang Anda Cari Tidak Ditemukan. Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin upacara pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/12/2020). TE ETIK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN NASIONAL. 2016/NO. 01. Tujuan Penyusunan RAK 1. com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melantik Kunta Wibawa Dasa Nugraha sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Senin (9/8/2021). 1653, 2013 KEMENTERIAN KESEHATAN. KOMITE . ahwa wabah penyakit corona virus. Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMI. 25 Th 2020 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan: 16: Peraturan Menteri Kesehatan: Peraturan Menteri. Beranda; Dasbor Publik; Tentang SATUSEHAT. NOMOR. 2023-08 LIHAT SELENGKAPNYA >> Pengumuman Hasil Akhir Selter JPT Pratama di Lingkungan KemenkesTahun2023. Mereka keberatan dengan pernyataan Budi bahwa mahalnya biaya penerbitan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan satuan kredit profesi dokter menambah beban biaya layanan kesehatan. 3. 07/MENKES/1119/2022 TENTANG . 01. H. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 2020 25 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2020/No. cacingan merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di. PEDOMAN TEKNIS PENGORGANISASIAN . TENTANG. sistem informasi kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, dan Kementerian Kesehatan. 75, BN 2020/ NO 1289; PERATURAN. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. NOMOR. 2021/No. (K) RI, yang lahir di Yogyakarta, 5 Agustus 1964. PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN . 404. I. 02/MENKES/406/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang kepada Sekretaris Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan dan Inspektur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan untuk dan atas nama Menteri Kesehatan Menandatangani. 6. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . Setditjen Farmalkes pada Kamis, 21 September 2023. 8 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 20189. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. untuk . NOMOR 26 TAHUN 2022 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan. 2017/NO. YUNIAR, Sp. TARIF SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT . 1. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPU BLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kementerian Kesehatan RI. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. menemukan faktor risiko dan kasus Gangguan Penglihatan dan/atau Gangguan. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK. Pasal 11 (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c ditujukan untuk: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan. untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas perlu didukung dengan pertumbuhan anak secara optimal; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemKementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. GO. HK. Sekretariat Jenderal P Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu. mencabut: 1. bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien sehingga tercapai tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik, serta sebagai pelaksanaan program pembangunan kesehatan nasional, perlu dilakukan akreditasi sesuai dengan standar. Unduh. Ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju sejak tanggal 23 Desember 2020. 01. Bertujuan meningkatkan cakupan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan primer di Indonesia, sekaligus sebagai wujud implementasi transformasi pilar pertama. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/Kep/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. "Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pimpinan kementerian," bunyi pasal 3 Perpres, Senin (29/3/2021). 1110, kemenkes. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menanggapi soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak memakai masker saat mengunjungi Pasar Tanah Abang Jakarta, Senin (2/1/2023). 01. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016. 404. menteri kesehatan republik indonesia, menimbang : a. 404. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. HK. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR NASIONAL MUTU PELAYANAN KESEHATAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN DOKTER GIGI, KLINIK, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, RUMAH SAKIT, LABORATORIUM KESEHATAN, DAN UNIT TRANSFUSI DARAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Akreditasi Rumah SakitPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2023 Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseade 2019 (COVID-19) MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. ID : 9 HLM. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan,. TENTANG DATABASE PERATURAN. ABSTRAK: CATATAN:PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG REKAM MEDIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 01. dr. Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian: STRA, STRTTK: dicabut oleh Permenkes Nomor 80 Tahun 2016 sepanjang mengatur mengenai registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga teknis kefarmasian yang merupakan lulusan pendidikan menengah. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 2017/NO. 5 Th 2022 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan-signed. Mawas Diri dan Pengembangan Diri. 8, BN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentangStandar Akreditasi Rumah Sakit; Mengingat : 1. Dengan adanya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang berbasis siklus kehidupan, Sustainable DevelopmentPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 9. Belum Tersedia. dr. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK. NATIONAL HEALTH PROGRAMS III. Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 9. 11 TAHUN 2019 TENTANG . NOMOR .